Madani-News.com – Maluku Utara – Sejumlah organisasi rakyat, mahasiswa, dan perempuan, yang tergabung dalam Posko Menangkan Pancasila, di Halmahera Utara, Maluku Utara, memprotes kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
Mereka menggelar aksi massa dari simpang jalan Pelabuhan Tobelo menuju kantor DPRD Halut, Senin (9/9/2019). Selain membentangkan spanduk bertuliskan “Lawan Komersialisasi Kesehatan”, mereka juga menggelar aksi teatrikal.
Salah satu juru bicara aksi, Ronal Tutuduk, mengatakan, persoalan mendasar rakyat saat ini adalah persoalan ekonomi, sehingga tak seharusnya diserahi beban tambahan untuk menutupi defisit BPJS.
“Itu sudah tanggung-jawab Negara untuk menerapkan layanan kesehatan yang lebih humanistik,” jelasnya.
Karena itu, pihaknya menolak keputusan pemerintah yang menaikkan iuran BPJS. Dia juga menolak rencana pemerintah mengurangi jumlah penerima bantuan iuran (PBI) BPJS.
Di tempat yang sama, Ketua Aksi Perempuan Indonesia (API) Kartini Kabupaten Halut, Yunita, menjelaskan dampak kenaikan iuran BPJS terhadap kesehatan perempuan dan anak-anak.
Menurutnya, kenaikan iuran BPJS akan menyulitkan perempuan dan anak-anak untuk mengakses layanan kesehatan. Apalagi, faktanya sekarang, derajat kesehatan perempuan cenderung tertinggal dibanding laki-laki.
“Perempuan sangat rentan terhadap penyakit yang terkait dengan kesehatan seksual dan reproduksi. Begitu juga dengan Angka Kematian Ibu yang masih tinggi,” ungkap dia.
Selain itu, kata dia, dengan kemiskinan yang berwajah perempuan, kenaikan iuran BPJS perempuan tentu akan semakin menambah beban perempuan.
Karena itu, Yunita menegaskan, kenaikan iuran BPJS akan berdampak langsung keterbasan perempuan dan anak-anak dalam mengakses layanan kesehatan. (Red/Whd/BO)
