Madani-News.com – Jakarta – Ratusan orang yang terdiri dari Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP-KPK), aktivis antikorupsi sejumlah LSM yang menamakan diri Koalisi Kawal Capim dan unsur lainnya di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (30/8/2019). Aksi bertajuk ‘Solidaritas Selamatkan KPK’ ini untuk mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencoret nama capim yang dinilai bermasalah.
Ketua WP-KPK Yudi Purnomo mengatakan, tugas Panitia Seleksi (Pansel) Capim KPK sudah selesai hingga tahap wawancara dan uji publik pada Kamis (29/8/2019). Untuk itu, saat ini, Wadah Pegawai mengharapkan Presiden Joko Widodo benar-benar selektif dalam memilih 10 calon pimpinan KPK periode 2019-2023 yang akan diberikan ke DPR.
“Kepada Pak Jokowi benar-benar selektif dalam memilih 10 calon pimpinan KPK yang akan diserahkan kepada DPR. Kenapa? Karena untuk pansel (panitia seleksi) kami sendiri sudah pesimis, untuk Pansel kami menyatakan sudah selesai pekerjaan mereka karena tugas akhir sesuai dengan UU tetap di Pak Jokowi,” kata Yudi di sela aksi ‘Solidaritas Selamatkan KPK’ di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (30/8).
Dengan kewenangan yang dimilikinya, Yudi berhadap Jokowi memilih 10 capim KPK yang berintegritas dan tidak mempunyai catatan rekam jejak hitam. Menurutnya, capim bermasalah akan merugikan lembaga KPK dan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
“Kalau mereka mempunyai cela kasihan KPK ke depannya selama empat tahun dan tentu saja akan memperlemah upaya-upaya pemberantasan korupsi,” tegasnya.
Yudi membantah aksi ‘Solidaritas Selamatkan KPK’ maupun kritik yang kerap disampaikan WP-KPK dan Koalisi Kawal Capim sebagai bentuk intervensi terhadap Pansel dan proses seleksi capim KPK. Dikatakan, sejak awal proses seleksi, pihaknya sudah menyuarakan agar Pansel memilih pimpinan KPK yang berkualitas dan berintegritas.
“Ini bukan intervensi terhadap Pansel kan dari awal ketika Pansel terbentuk kami sudah menyuarakan agar memilih pemimpin yang berintegritas,” tegasnya.
Yudi mengatakan, pihaknya sudah bertemu secara resmi dengan Pansel. Dalam pertemuan itu WP-KPK telah menyampaikan nama-nama yang diduga tidak bersih, dan mempunyai rekam jejak yang hitam.
“Jadi, semua usaha sudah kami lakukan,” katanya.
Apalagi tim Kawal KPK yang dibentuk WP dan KPK telah bekerja menelusuri rekam jejak para kandidat dan menyerahkan hasilnya kepada Pansel. Bahkan, KPK telah mengundang Pansel untuk memeriksa data dan bukti terkait rekam jejak capim bermasalah. Namun, Pansel tidak memenuhi undangan tersebut.
“Sehingga itu yang membuat kami berkeyakinan bahwa satu2nya solusi dari kegaduhan pemilihan pansel KPK ini adalah dipilihnya 10 orang langsung oleh pak Jokowi yang benar-benar tidak mempunyai masalah,” katanya.
Yudi berharap 10 nama capim KPK yang akan diserahkan ke Presiden tidak diumumkan oleh Pansel. Dengan demikian, 10 nama yang diserahkan ke DPR untuk menjalani fit and proper test tersebut benar-benar dipilih atas keputusan Jokowi.
“Yang kami harapkan tidak menyebut 10 nama biar semua diserahkan ke Pak Jokowi. Jadi, 10 nama itu tidak disebut Pansel tetapi langsung ditetapkan oleh Pak Jokowi melalui ketetapannya dan kemudian diserahkan kepada Komisi III DPR. Jadi, biar nanti saja Pak Jokowi yang mengumumkan 10 nama itu sehingga tugas Pak Jokowi secara UU sudah dilaksanakan,” katanya
